JABARKAN NEWS | ᮏᮘᮛ᮪ᮊᮔ᮪ Menjabarkan untuk Semua Cekas: Cekatan, Sigap, Terpercaya
Dugaa adanya kasus kasus yang banyak terjadi di Batam. Ketua DPD LPRI Riau Kepulauam melayangkan pelaporan ke Presiden RI Prabowo Subianto dan Kapolri.
Adapun isi surat terbuka yang berisikan dugaan kasus – kasus yang banyak diduga terjadi di Batam, diantaranya dugaan jalur tikus lobang penyeludupan.
SURAT TERBUKA
Baca juga: Diduga Hedonisme Gaya Hidup Wakil Rakyat
Kepada Yang Terhormat:
Presiden Republik Indonesia Menteri Keuangan Republik Indonesia
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
Di – Jakarta
Perihal: Urgensi Penertiban Jalur Tikus dan Dugaan Penyelundupan Masif di Kawasan Jembatan 3 & Jembatan 4 Barelang, Kota Batam – Evaluasi Total Kinerja Bea Cukai Batam dan Kanwil DJBC Kepri (Karimun).
Berita terkait: Jangan Cuma Gagah Saat Membuat Aturan!
Dengan hormat,
Dalam mendukung program Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Komitmen kuat Menteri Keuangan Prof. Suahasil Nazara dalam memberantas penyelundupan dan barang ilegal melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai , Atensi utama Bapak Kapolri yang baru Jenderal Suyudi Ario Seto dalam pemberantasan penyelundupan dan barang illegal yang merupakan salah satu diantara 3 instruksi Presiden sejak dilantik sejak tanggal 1 Oktober 2026 dan dengan slogan ” Polri Bersama Masyarakat ” DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kepulauan Riau bersama Humas DPP Gerakan Persatuan Nasional Nol Delapan (GPN08) menyampaikan dukungan penuh atas amanah besar dalam menegakkan kedaulatan hukum dan ekonomi nasional.
Sebagai wujud partisipasi sipil, kami menyampaikan atensi kritis terkait maraknya pelabuhan tidak resmi (jalur tikus) di Kawasan Jembatan 3 dan Jembatan 4 Barelang, Kota Batam, yang diduga kuat menjadi pintu keluar masuk masif komoditas ilegal (elektronik, suku cadang, kosmetik, ballpress, beras/ berbagai jenis sembako,rokok ilegal/non cukai dan berbagai barang larangan terbatas serta barang lainnya).
Melalui surat ini, kami menyoroti secara tajam beberapa poin krusial:
Kegagalan Sistemik Pengawasan Bea Cukai. Aktivitas bongkar muat ilegal skala besar yang terjadi setiap hari di jembatan 3 dan jembatan 4 Barelang. Hal ini merefleksikan lemahnya fungsi pengawasan (industrial watchdog) dan pencegahan yang menjadi tanggung jawab utama Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam dibawah kepemimpinan Agung Widodo serta Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau (Karimun) di bawah kepemimpinan Sodikin. Penindakan yang selama ini dilakukan terkesan sporadis namun gagal memutus akar rantai pasok penyelundupan.
Indikasi Pembiaran dan Lemahnya Sinergi Vertikal Fenomena “kucing-kucingan” yang terus berulang memicu mosi tidak percaya publik terhadap komitmen komando penegakan hukum di pelabuhan tikus di Pantai Zore Jembatan 4 & Jembatan 3 Barelang di bawah kendali Bea Cukai Batam dan DJBC Kanwil Kepri. Volume barang ilegal yang masif tidak mungkin lolos tanpa adanya kelonggaran pengawasan atau dugaan pembiaran oleh oknum internal yang berlindung di balik luasnya wilayah perbatasan maritim.
Tuntutan Konkret dan Langkah Solutif
Demi mengamankan pendapatan negara dari kebocoran kepabeanan, kami mendesak langkah tegas berikut:
Audit & Evaluasi Total: Memohon kepada Bapak Presiden untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja kepemimpinan dan integritas personel di Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe B Batam dan Kanwil DJBC Kepri di Karimun.
Satgas Khusus Inter-Instansi: Membentuk Tim Satgas Khusus Terpadu (TNI-AL, Polri, Bea Cukai, dan Bakamla) dengan pengawasan ketat langsung dari pusat untuk menyisir dan menutup permanen jalur tikus di jembatan 3 & jembatan 4 Barelang.
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Memohon kepada Bapak Kapolri yang baru Jendral Suyudi Ario Seto untuk menginstruksikan Polda Kepri mengusut tuntas aktor intelektual, pemodal, hingga oknum aparat yang diduga bertindak sebagai pelindung (backing) aktivitas ilegal ini.
Kami percaya di bawah pemerintahan yang bersih dan tegas, hukum tidak akan tumpul ke atas. DPD LPRI Kepri dan DPP GPN08 siap berdiri di garda depan mengawal pembersihan gerbang maritim Kepulauan Riau demi kedaulatan NKRI.
Atas perhatian dan tindakan tegas yang diambil, kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami.
Sumber berita : Ketua DPD LPRI Riau Kepulauan. Ketua DPD LPRI Kepulauan Riau / Humas DPP GPN08
Baca Juga Artikel Terkait :
Simak juga: Fenomena Diam ASN Di Negeri Ini





