Anggota DPR RI Muhammad Hoerudin Amin Dukung Musda XIII HIMA Garut

JABARKAN NEWS | ᮏᮘᮛ᮪ᮊᮔ᮪ Menjabarkan untuk Semua Cekas: Cekatan, Sigap, Terpercaya

Garut, 30 Mei 2026 – Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PAN, Muhammad Hoerudin Amin, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Grand Launching Musyawarah Daerah (Musda) XIII PD HIMA Persis Kabupaten Garut yang diselenggarakan di Hotel Vafe, Jalan Cimanuk, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Hoerudin Amin, pelaksanaan Musda tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi juga merupakan momentum strategis dalam proses kaderisasi, regenerasi kepemimpinan, serta penguatan kapasitas generasi muda untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Ia menilai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter, integritas, serta kemampuan kepemimpinan yang dibutuhkan bangsa.

Baca juga: Rumah Guru PPPK DI Cisompet Hangus Terbakar

Dalam sambutannya, Hoerudin Amin menyampaikan bahwa HIMA Persis sebagai organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, kemampuan berpikir kritis, serta komitmen terhadap kemajuan daerah dan bangsa.

“Musyawarah daerah ini kami dukung sepenuhnya karena merupakan proses pembelajaran bagi generasi muda. Mereka belajar bagaimana berorganisasi, belajar menjalankan proses pergantian kepemimpinan secara baik dan elegan, serta mengasah kemampuan emosional dan kepemimpinan mereka. Ini adalah kegiatan yang sangat positif dan menjadi sarana pendidikan terbaik bagi generasi muda dalam belajar berorganisasi,” ujar” Muhammad.

Berita terkait: Yudha Puja Turnawan Desak Bupati Garut Buka Suara! Misteri Penundaan SPT 42 Calon Korwil Pendidikan Dinilai Semakin Janggal

Ia menambahkan bahwa proses demokrasi yang berlangsung dalam organisasi mahasiswa merupakan bagian dari pendidikan politik dan pendidikan karakter yang sangat penting. Melalui forum musyawarah, para kader belajar menyampaikan gagasan, menghargai perbedaan pendapat, membangun konsensus, serta mengambil keputusan yang berorientasi pada kepentingan organisasi dan masyarakat.

Selain memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Musda XIII HIMA Persis Kabupaten Garut, Hoerudin Amin juga menyoroti berbagai persoalan pendidikan yang hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Garut.

Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi sektor pendidikan, kebudayaan, riset, pemuda, olahraga, dan perpustakaan, ia mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Menurutnya, kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan masyarakatnya.

Hoerudin Amin menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dimilikinya, rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Garut masih berada di kisaran delapan tahun. Angka tersebut masih berada di bawah target nasional yang menargetkan rata-rata lama sekolah minimal sembilan tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa angka putus sekolah masih relatif tinggi dan memerlukan penanganan yang serius serta berkelanjutan.

“Banyak anak-anak di daerah terpencil yang kesulitan melanjutkan pendidikan karena jarak antara tempat tinggal dengan sekolah cukup jauh. Keterbatasan sarana pendidikan menjadi salah satu penyebab utama mereka tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya,” katanya.

Menurutnya, persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sekolah, tetapi juga menyangkut aksesibilitas, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta budaya pendidikan yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Ia menilai bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan harus terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi anak.

Dalam upaya menekan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan, Hoerudin Amin mengaku terus mendorong optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP) agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.

Menurutnya, bantuan pendidikan yang diberikan melalui PIP memiliki peran penting dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak di berbagai jenjang pendidikan.

“Kami berupaya agar bantuan PIP semakin besar dan tepat sasaran. Bantuan tersebut menjadi stimulus bagi anak-anak agar tetap semangat belajar dan juga mendorong orang tua untuk terus menyekolahkan anaknya. Yang terpenting, bantuan itu harus diterima langsung oleh penerima manfaat tanpa ada potongan apa pun,” tegas” Muhammad.

Di sisi lain, Hoerudin Amin juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Garut yang masih membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data yang diterimanya, terdapat lebih dari 800 sekolah yang mengalami kerusakan berat dan membutuhkan rehabilitasi maupun pembangunan kembali.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan besar karena kualitas infrastruktur pendidikan memiliki hubungan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.

Ia mengungkapkan bahwa pada musim penghujan lalu sedikitnya 17 sekolah dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga ambruk akibat usia bangunan yang sudah tua dan minim perawatan. Situasi ini menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur pendidikan harus menjadi salah satu prioritas utama pembangunan.

“Banyak sekolah yang dibangun sejak era Instruksi Presiden (Inpres) pada masa Presiden Soeharto, bahkan ada yang sudah berdiri sejak masa Presiden Soekarno dan hingga kini belum mendapatkan perbaikan yang memadai. Usia bangunan sudah mencapai puluhan tahun dan kondisinya sangat mengkhawatirkan,” ungkap” Muhammad.

Sebagai wakil rakyat yang bertugas di Komisi X DPR RI, Hoerudin Amin menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan anggaran pendidikan, khususnya untuk rehabilitasi ruang kelas rusak dan pembangunan sarana pendidikan yang lebih layak.

Ia berharap program rehabilitasi sekolah dapat terus diperluas sehingga semakin banyak sekolah yang memperoleh bantuan pembangunan dari pemerintah pusat.

“Kita ingin memperluas cakupan pembangunan sekolah. Jika sebelumnya hanya sekitar 200 sekolah yang bisa diperbaiki, maka targetnya harus lebih banyak. Mudah-mudahan tahun ini bisa mencapai 400 hingga 500 sekolah yang mendapatkan perbaikan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa percepatan pembangunan sektor pendidikan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, DPR RI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Garut, serta seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi faktor penting dalam memastikan berbagai program pendidikan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap sinergi dengan Bupati Garut dapat terbangun dengan baik. Karena jika bekerja sendiri-sendiri, dampaknya tidak akan maksimal. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama dan harus menjadi prioritas utama,” ujar” Muhammad.

Pada kesempatan tersebut, Hoerudin Amin juga menyoroti posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut yang masih berada di kelompok bawah dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kebijakan karena IPM merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, peningkatan IPM harus dimulai dari perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan akses layanan kesehatan, serta penguatan daya beli masyarakat. Namun demikian, pendidikan tetap menjadi fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

(Jajang ab)