GIPS Desak Audit SPPG Garut Pasca Kasus Petinggi BGN

JABARKAN NEWS | ᮏᮘᮛ᮪ᮊᮔ᮪ Menjabarkan untuk Semua Cekas: Cekatan, Sigap, Terpercaya

GARUT.(04-juni-2026),Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) meminta adanya audit menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Garut setelah adanya penangkapan salah satu petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua GIPS, Ade Sudrajat, menilai kasus tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh daerah untuk memastikan program pemenuhan gizi berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan.

Menurut Ade, GIPS akan mengajukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Garut guna mempertanyakan efektivitas Tim Pengawas Terpadu yang selama ini bertugas mengawasi operasional SPPG.

Baca juga: Aksi Brutal di Perlintasan Kereta Leuwigoong Berujung Penangkapan Empat Pelaku

“Kami ingin mengetahui bagaimana sistem pengawasan berjalan, seberapa sering monitoring dilakukan, serta bagaimana tindak lanjut terhadap temuan yang ada. Pengawasan harus benar-benar efektif, bukan hanya sebatas administrasi,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Ade menegaskan program pemenuhan gizi menyangkut kepentingan masyarakat sehingga harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai standar yang ditetapkan.

Berita terkait: Kandang Ayam di Samarang Ludes Terbakar, Polres Garut Lakukan Olah TKP

Sementara itu, Sekretaris GIPS, Abdulloh Hasyim, S.H., M.H., menyoroti pentingnya kepatuhan hukum dalam pengelolaan SPPG. Menurutnya, setiap unit penyelenggara wajib memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, kesehatan lingkungan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan.

Ia juga mengingatkan agar penggunaan energi bersubsidi dan pengelolaan limbah operasional dapur SPPG diawasi dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

GIPS mendorong instansi terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, BPOM, Inspektorat Daerah, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan melalui inspeksi mendadak (sidak) dan evaluasi berkala terhadap seluruh unit SPPG di Kabupaten Garut.

Menurut GIPS, pengawasan yang kuat diperlukan agar program pemenuhan gizi tetap berjalan sesuai tujuan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik. Organisasi tersebut juga menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan program sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat.(opx)