BANDUNG, 8 April 2026 — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan akan mengevaluasi kebijakan infrastruktur, termasuk masa depan Teras Cihampelas. Pembongkaran belum dilakukan karena masih menunggu izin lembaga terkait seperti KPK, guna menghindari pelanggaran aturan dan potensi kerugian negara.
JABARKAN.ID | ᮏᮘᮛ᮪ᮊᮔ᮪ Menjabarkan untuk Semua Cekas: Cekatan, Sigap, Terpercaya
Evaluasi Infrastruktur Jadi Prioritas Pemkot Bandung
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap berbagai kebijakan dan program infrastruktur.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan seluruh proyek yang berjalan sesuai dengan perencanaan, regulasi, serta kebutuhan masyarakat. Evaluasi tersebut akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan dengan mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Baca juga: PSEL Bandung Disepakati, 800 Ton Sampah Jadi Energi
Farhan menyebut, evaluasi ini bukan hanya untuk proyek baru, tetapi juga mencakup proyek lama yang dinilai perlu penyesuaian atau perbaikan.
Pembongkaran Teras Cihampelas Tunggu Izin KPK
Proses Harus Sesuai Aturan Hukum
Khusus untuk kawasan Teras Cihampelas, Farhan menegaskan bahwa rencana pembongkaran masih belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini karena prosesnya harus melalui persetujuan sejumlah lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berita terkait: Banjir Bandung Dipicu Sampah, 300 Kubik Diangkut
“Izin pembongkaran sedang kami usahakan. Ini harus melalui KPK dan lembaga lainnya karena saya harus memastikan tidak melanggar aturan dan tidak menimbulkan kerugian negara,” ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung.
Ia menekankan, kehati-hatian ini penting karena proyek Teras Cihampelas merupakan bagian dari pembangunan sebelumnya yang menggunakan anggaran negara.
Hindari Risiko Kerugian Negara
Farhan menambahkan bahwa setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan aspek hukum dan akuntabilitas keuangan. Pemerintah kota tidak ingin keputusan yang diambil justru menimbulkan masalah baru di kemudian hari, terutama terkait potensi kerugian negara.
Oleh karena itu, koordinasi dengan lembaga pengawas seperti KPK menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.
Koordinasi dengan Pemprov Jabar dan Gubernur
Setelah izin pembongkaran diperoleh, Pemkot Bandung berencana segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Farhan menyatakan akan menghadap Gubernur Jawa Barat untuk meminta dukungan terhadap rencana pembongkaran tersebut. Dukungan dari pemerintah provinsi dinilai penting agar proses berjalan lancar, baik dari sisi administratif maupun teknis pelaksanaan.
“Setelah izin keluar, saya akan menghadap Pak Gubernur untuk meminta dukungan pembongkaran,” katanya.
Pemeliharaan Tetap Berjalan Sambil Menunggu Keputusan
Sementara menunggu keputusan final terkait masa depan Teras Cihampelas, Pemkot Bandung tetap mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan kawasan tersebut.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi fasilitas tetap aman dan layak digunakan oleh masyarakat. Pemeliharaan juga dinilai penting agar kawasan tidak mengalami kerusakan lebih parah sebelum ada keputusan akhir.
“Sejauh ini yang kita lakukan adalah penganggaran untuk pemeliharaan,” ujar Farhan.
Nasib Teras Cihampelas Masih Menunggu Kepastian
Dengan proses evaluasi yang masih berlangsung, masa depan Teras Cihampelas kini berada di titik krusial. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada hasil kajian menyeluruh serta persetujuan dari lembaga terkait.
Pemkot Bandung menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepentingan publik. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola infrastruktur di Kota Bandung agar lebih efektif dan berkelanjutan.
Simak juga: Bedah Rumah Jabar Dimulai, 40 Ribu Unit Siap Direnovasi
