BANDUNG, 17 April 2026 — Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menghadiri Musrenbang RKPD Jawa Barat 2027 di Gedung Pakuan. Dalam forum tersebut, Pemkab Bekasi mengusulkan 10 program prioritas, termasuk penguatan BPJS, pembangunan jalan, hingga penanganan sampah untuk meningkatkan pelayanan publik.
JABARKAN.ID | ᮏᮘᮛ᮪ᮊᮔ᮪ Menjabarkan untuk Semua Cekas: Cekatan, Sigap, Terpercaya
Pemkab Bekasi Ajukan 10 Program Prioritas
Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung, pada Rabu (15/4/2026) tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Pembiayaan Kesehatan.
Baca juga: Musrenbang Jabar 2027, Kabupaten Bogor Dorong Infrastruktur
Kehadiran Pemkab Bekasi dalam forum ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekaligus memperjuangkan usulan prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Asep mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan sedikitnya 10 program prioritas dalam Musrenbang RKPD 2027.
Berita terkait: Hutan Kota Bogor Dipercepat, 45 Ribu Pohon Tertanam
Fokus Penguatan Pembiayaan Kesehatan
Skema PBI BPJS Jadi Prioritas
Salah satu fokus utama yang diusulkan adalah penguatan pembiayaan sektor kesehatan melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2015, skema pembiayaan PBI diatur dengan porsi 40 persen ditanggung pemerintah provinsi dan 60 persen oleh pemerintah kabupaten/kota.
“Pada Musrenbang ini, kami mengusulkan kembali skema pembiayaan PBI BPJS sebagaimana diatur dalam Pergub Tahun 2015, di mana 40 persen pembiayaan diharapkan dapat ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 60 persen oleh Pemerintah Daerah,” ujar Asep.
Pengadaan Ambulans untuk Layanan Kesehatan
Selain itu, Pemkab Bekasi juga mengajukan bantuan 20 unit ambulans yang akan didistribusikan ke sejumlah kecamatan guna meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat.
Usulan Infrastruktur dan Perumahan
Pembangunan Jalan Lingkungan 38 Kilometer
Di sektor infrastruktur, Pemkab Bekasi mengusulkan pembangunan jalan lingkungan (jaling) sepanjang 38 kilometer. Program ini dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.
“Perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak, karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi barang,” kata Asep.
Peningkatan infrastruktur jalan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperlancar aktivitas masyarakat.
Program Rutilahu 420 Unit
Pada sektor perumahan, Pemkab Bekasi mengajukan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 420 unit dengan nilai bantuan Rp40 juta per unit.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak.
“Program Rutilahu menjadi bagian dari upaya kami dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Penguatan Pengelolaan Sampah dan Desa
Dukungan PSEL dan Sarana Operasional
Pemkab Bekasi juga mengusulkan penguatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah melalui program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Selain itu, diajukan pula pengadaan enam unit dump truck guna mendukung operasional pengelolaan sampah di lapangan.
Bantuan Operasional Desa
Untuk mendukung pembangunan di tingkat desa, Pemkab Bekasi mengusulkan bantuan operasional sebesar Rp200 juta per desa bagi 179 desa di wilayah Kabupaten Bekasi.
“Bantuan operasional desa ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan,” tutur Asep.
Komitmen Kawal Usulan Hingga Realisasi
Asep menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemangku kepentingan terkait agar seluruh usulan dapat direalisasikan.
“Kami akan terus berkoordinasi dan mengawal setiap usulan agar dapat masuk dalam prioritas pembangunan provinsi,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Gubernur Jabar Tekankan Harmoni Pembangunan
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sambutannya menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan.
“Pembangunan tidak boleh memisahkan manusia dari lingkungannya, karena hal tersebut justru akan melahirkan keterasingan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa manusia merupakan bagian dari alam, sehingga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
“Pembangunan harus menghadirkan harmoni, bukan kerusakan,” pungkasnya.
Sinergi Lintas Daerah Jadi Kunci
Usai agenda Musrenbang, Plt Bupati Bekasi melanjutkan diskusi bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Jawa Barat untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah.
Langkah ini dilakukan guna memastikan arah pembangunan Kabupaten Bekasi tetap selaras dengan kebijakan provinsi, sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat secara lebih luas.
Simak juga: PSEL Bogor Raya Segera Dibangun, Bupati Bogor Dukung Gagasan Presiden
Sumber Berita
- Pemerintah Kabupaten Bekasi
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- Dokumen Musrenbang RKPD Jawa Barat 2027
